Komisi I DPR RI saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Banten meminta agar Pemerintah pada tahun 2014 sudah menggunakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari hasil produksi dalam negeri. 

“Komisi I mendesak agar TNI mau menggunakan senjata dan amunisi produksi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS). Hal ini untuk mendorong kemandirian bangsa dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Mirwan Amir disela Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Korem 064/ Maulana Yusuf Banten di provinsi Banten, (11/4)

Anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Mirwan Amir. (F-PD) mengatakan, Kualitas alutsista produksi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) seperti PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. LEN, kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri.

Mirwan menjelaskan DPR dan pemerintah sudah menyepakati Renstra Alutsista tahun 2014 dengan anggaran sebesar 54 triliyun rupiah di luar anggaran rutin TNI. “Tahun 2011 ini saja kita anggarkan 11 triliyun rupiah untuk alutsista,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain (F-PG), Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten ini mengatakan, alutsista produksi Pindad dan BUMNIS lainnya harus diprioritaskan daripada barang produk luar negeri.

“Lebih baik kita gunakan produk dalam negeri yang suku cadangnya terjamin, ketimbang produk impor yang jika ada masalah dengan cuku cadang dan amunisi, senjata itu tidak bisa digunakan lagi,” ujarnya menjelaskan. 

Selain itu, Ketua Tim Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita (F-PG) mengatakan, kedatangan Tim Komisi I ke provinsi Banten dalam rangka mencari masukan apa adanya, bukan untuk mencari-cari persoalan.

“Kami datang untuk mengetahui kebutuhan riil yang diperlukan prajurit di lapangan, meliputi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesejahteraan prajurit, dan masalah perumahan,” ucapnya saat membuka pertemuan dihadapan jajaran TNI Korem 064/Maulana Yusuf Banten, di ruang aulia Baluarti Makorem 064/ Maulana Yusuf, Serang .

Sementara itu, Danrem 064/Maulana Yusuf, Kol. Inf. Djoko Warsito dalam pemaparannya mengatakan, ancaman yang paling besar adalah berkembang biaknya terorisme mengingat letak geografis dan tofografis provinsi Banten yang bergunung-gunung dan memiliki garis pantai mencapai 500 km memanjang dari pantai selatan Jawa yang berbatasan dengan Kab. Sukabumi, sampai pantai Utara yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Djoko menjelaskan, dari ke-4 Kodim (Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak) terkonsentrasi di wilayah utara, karena titik berat pertumbuhan ada di wilayah utara.

”Wilayah Selatan Banten sering menjadi sasaran basis kekuatan terorisme, karena cukup jauh dari pusat,” tambahnya menjelaskan.

Djoko mengungkapkan kondisi alutsista yang dimiliki prajurit di wilayah Korem 064/MY memang masih belum memadai, bahkan sebagian sudah ada yang berumur 20 tahun lebih, contohnya peralatan Radar yang dimiliki Sat Radar 211 Tanjungkait sudah berusia 26 tahun, seperti yang diungkapkan Dan Sat Radar 211,

Letkol (laut) TNI Hadi Siswoyo dalam pemaparannya. Komandan Grup I Kopassus, Kol. TNI Rudianto menambahkan, hingga saat ini Kopassus belum memiliki peluncur roket atau rocket launcher. “Senjata tipe GLM M203 (1982-USA) tidak didukung amunisi untuk latihan, peralatan Demolisi pengadaan 1990 sudah perlu regenerasi, dan Mine Detector hanya terdukung 30%,” ungkapnya menjelaskan.

Ketua Tim Komisi I DPR Enggartiasto kembali menegaskan sikap Komisi I DPR tentang pengadaan alutsista ini. ”Kita sangat mendukung pengadaan alutsista ini karena kita ingin mempunyai TNI yang kuat dan dibaggakan, karena pertaruhan adalah keutuhan NKRI,” tegasnya.

Untuk itu Enggar mengatakan, Komisi I perlu data kebutuhan minimal dan mendesak seperti alutsista, alkom, kesehatan, kendaraan, dan amunisi yang akan diusahakan untuk bisa dipenuhi dalam APBN P 2011.

Peristiwa Cikeusik

Terkait peristiwa kerusuhan anarkhis yang terjadi di Cikeusik Pandeglang beberapa waktu lalu, Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo (F-PDIP) dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (F-Hanura) mengkritisi peran TNI yang terlihat gamang dalam menghadapi peristiwa tersebut, padahal TNI memiliki jaringan dan intelijen sampai ke tingkat desa. Tjahjo mengatakan, ke depan perlu dipertajam koordinasi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

“UU 34/2004 tentang TNI sudah cukup detail menjelaskan posisi dan fungsi TNI dalam hal ini,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan.

Menjawab kritik anggota dewan, Danrem 064/MY, Kol. Inf. Djoko Warsito menjelaskan, pada insiden Cikeusik, TNI berperan sebagai pembantu Polri, TNI akan bergerak jika ada permintaan dari Polri/Pemda. “UU TNI mengatakan TNI tidak boleh maju duluan,” tegasnya.

Djoko mengungkapkan saat ini tingkat koordinasi dengan masyarakat di lapangan terjalin sangat baik. “Keamanan, tingkat kesejehteraan masyarakat, dan pendidikan memang saling terkait,” ucapnya. Untuk itu dirinya meminta dukungan semua pihak yang terkait.

Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke provinsi Banten yang dipimpin Enggartiasto Lukita ini beranggotakan, R. Adjeng Ratna Suminar (F-PD), Ramadhan Pohan (F-PD), Max Sopacua (F-PD), Mirwan Amir (F-PG), Neil Iskandar Daulay (F-PG), Fayakhun Andriadi (F-PG), Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain (F-PG), Tjahjo Kumolo (F-PDIP), Evita Nursanty (F-PDIP), Yoyoh Yusroh (PKS), Teguh Juwarno (F-PAN), Primus Yustisio (F-PAN), Lily wahid (F-PKB), dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (F-FHanura). (Tgh.Tvp)